Ngobrolin Utang Negara di Bincang BKF

Bincang Bersama Badan Kebijakan Fiskal – Helena … mikir utang sendiri aja udah puyeng, ngapain membahas utang negara segala? Berat gitu ya judul tulisan ini. Seperti Pak Diskartes bilang bahwa uang negara ya uang kita juga. So, kita perlu tahu uangnya dikemanain aja? Jangan cuma su’udzon dengan kinerja pemerintah. Sebelum lanjut, saya janji menulis seringan mungkin supaya kepala ga makin poneng. Yes?

Bincang BKF dalam Fiscal Day 2017

5-6 Oktober 2017 lalu Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementrian Keuangan RI, mengadakan Fiscal Day 2017. Open house ini terbuka untuk masyarakat umum dengan tujuan mengenalkan kebijakan fiskal pada masyarakat. 4 unit eselon II BKF telah siap di booth-booth yang ada di lobby BKF. Pengunjung bisa mengetahui program BKF lewat games berhadiah. Ada maze, tebak bendera, darts, juga masukkan bola ke dalam keranjang bertuliskan perpajakan. Contohnya nih peserta diberi 6 bola (ibaratnya bola adalah pajak). Semakin banyak bola yang masuk ke keranjang berarti pendapatan negara dari pajak semakin besar.

Lempar darts ke bagian berwarna hijau untuk mendapat hadiah

Hari kedua ada bincang BKF dengan blogger dan media. Haduh mimpi apa saya menjadi satu dari 15 blogger yang diundang ke acara ini. Kementrian Keuangan menjadi tempat impian saat lulus kuliah tapi dua kali mengadu nasib di sana hasilnya zonk. Alhamdulillah sekarang mendapat kesempatan setengah hari ngantor di BKF.

Hidayat Amir, Ph.D, Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF, menjelaskan #bincangBKF ini bersifat dua arah, bukan hanya pemaparan dari beliau. Selama sekitar 2 jam kami pun berdiskusi membahas APBN negara tercinta.

Hidayat Amir, Ph.D, Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disepakati oleh pemerintah dan DPR RI. Jadi pendapatan dan belanja negara ini juga disetujui oleh rakyat yang diwakili DPR RI. Sifatnya transparan sehingga kita bisa memantau realisasi anggaran tersebut.

Penyusunan APBN  melalui proses yang panjang seperti gambar di bawah ini:

Siklus APBN (sumber: BKF)

Pak Amir mengutarakan bahwa infrastruktur di Indonesia masih menjadi tantangan. Benar juga dengan kondisi Indonesia berupa kepulauan dan daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga pembangunan belum merata. Akan tetapi masalah ini tidak langsung bisa diselesaikan karena alokasi APBN yang terbatas sehingga dibuat skala prioritas.

Apa saja isi APBN?

Infografis di bawah ini menggambarkan dengan mudah mengenai APBN. Isinya APBN yaitu pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP (bukan pajak). Sedangkan sisi belanja negara untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah & dana desa.

Postur APBN 2018 (sumber: BKF)

Terlihat timbangan tersebut berat sebelah yaitu belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Defisit anggaran ini ditutupi dengan utang.

Nah lho katanya ga boleh besar pasak daripada tiang? Kok negara malah berutang?

Tenang aja, utang ini bukan karena gelap mata lihat diskonan. Negara berutang dipakai untuk hal produktif yang akan mendatangkan imbal hasil di masa yang akan datang.

Sekarang ini Indonesia sudah mendapat investment grade dari Fitch, Moody’s, dan S&P’s. Bangga dong Indonesia memiliki iklim yang menarik bagi asing untuk berinvestasi. Meski demikian saya pribadi berharap masyarakat Indonesia mau lebih banyak berinvestasi di negeri sendiri, salah satunya dengan memiliki ORI 014 yang saat ini sedang ditawarkan.

Dulu sebagian utang negara dalam dollar sehingga sangat bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Untuk itu sekarang utang telah di-reform menjadi dalam bentuk rupiah. Utang negara juga dipantau supaya tidak lebih dari 30%. FYI, utang APBN 2017 di kisaran 28-29% terhadap PDB.

Diskusi interaktif bersama BKF dalam rangka Hari Oeang RI

Sekarang ini e-commerce dan social shop seperti berjualan lewat Instagram, Facebook, dsb makin menjamur. Fenomena ini merupakan revolusi digital yang berlangsung cepat sehingga pemerintah juga perlu bergerak cepat mengatur regulasinya. Perputaran uang di toko online ini gede lho. Lumayan kan pajaknya bisa jadi pemasukan negara. Akan tetapi saat ini aturan pajak untuk hal tersebut belum masuk undang-undang hingga muncul istilah regulatory sandbox. Maksudnya sementara ini dibatasi saja seperti anak yang bermain dalam kotak pasir.

Pajak ini sifatnya kepatuhan karena tiap individu diharapkan membayar dan melaporkan pajaknya. Untuk freelancer dengan pendapatan pertahun kurang dari 4,8 Milyar rupiah tidak perlu membuat laporan keuangan. Cukup datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk berkonsultasi mengenai cara pembayaran dan pelaporannya.

Di sini dibahas juga pajak untuk penulis. Masalah ini sempat heboh di dunia maya karena besarnya pajak yang harus ditanggung, yaitu royalti 15% untuk yang memiliki NPWP atau 30% untuk non-NPWP. Makin kecil deh penghasilan penulis padahal untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas perlu modal seperti untuk riset dan membeli buku bacaan. Buku berkualitas membuat banyak yang tertarik membaca, meningkatkan minat baca di Indonesia, termasuk mencerdaskan bangsa, kan. Ya semoga besaran pajak ini dikaji ulang oleh pemerintah.

Selain dari pajak, pendapatan negara juga berasal dari non-pajak (PNBP). Pada tahun 1970-1980 sebagian besar PNBP berasal dari migas tetapi hal itu sudah berubah. Pada 2015 penerimaan Sumber Daya Alam turun dari 400T menjadi 200T. Sekarang masyarakat cenderung menggunakan electricity. Hmm…apa ini sebabnya TDL sering naik?

Pencapaian APBN 2017 (sumber: BKF)

Pemerintah concern untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, salah satunya lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini berupa pemberian uang non tunai pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)  yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

PKH sifatnya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan supaya anak dari penerima PKH mengubah perilakunya sehingga lebih berpendidikan dan sejahtera. Oleh karena itu penerima PKH akan mendapat bantuan bila memenuhi syarat tertentu seperti menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan anak dan ibu hamil, serta mencukupi gizi dan pola hidup sehat. Hal ini supaya bantuan tersebut tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan untuk foya-foya.

Pengentasan kemiskinan juga melalui pendidikan. Dalam RAPBN 2018 pemerintah konsisten dengan anggaran pendidikan sebesar 20% (440,9 triliun rupiah). Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk Kemendikbud saja tetapi disalurkan juga melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa dan Pengeluaran Pembiayaan. Beberapa program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti Program Indonesia Pintar, Beasiswa Bidik Misi, Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, dan pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas.

 Ngobrolin utang negara harus stay happy

Rumit ya mikirin uang negara. Minum dulu gih. Hihihi. Tapi sekarang jadi lebih tahu kan uang negara berasal dari mana dan digunakan untuk apa saja. Utang negara sebesar 3.700 triliun memang besar akan tetapi utang tersebut untuk membiayai pembangunan di Indonesia. By the way, negara telah selektif dalam berutang, kamu gimana?